Seperti Ini Konsep Pembangunan Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mewacanakan Palangka Raya dijadikan ibu kota menggantikan DKI Jakarta. Adanya wacana itu membuat harga tanah di sana menjadi mahal dan muncul informasi akan adanya makelar tanah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tanah yang ada dijadikan kantor-kantor kementerian adalah lahan yang dimiliki negara. Sehingga pemerintah tidak perlu menghadapi makelar tanah yang sudah pasti akan menjual tanah tersebut menjadi malah. “Nanti akan dipakai tanah negara,” ujar Basuki di Kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Selasa (11/7). Basuki mengaku lahan yang dimiliki negara adalah masih berupa hutan di Palangka Raya. Sehingga nantinya di kantor-kantor kementerian akan dipenuhi tanaman. “Nanti namanya garden city atau forest the city, makanya didesain bagus,” katanya. Sementara mengenai aggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota, Basuki mengaku belum ada anggaran yang putuskan. “Jadi masih dihitung masih terlalu dini disampaikan,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Perencanan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana pemindahaan ibu kota ke Palangkaraya bersama Presiden Joko Wododo (Jokowi)‎. Dalam pembahasan itu Bambang menegaskan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan akan selesai di tahun 2017 ini. Oleh sebab itu maka di tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi pemerintahan. (Fajar/JPG)