Pemerintah Mulai Bidik Facebook untuk Pajak

Juni 22, 2017
Belum ada gambar
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia sudah berhasil memaksa Google membayar tunggakan pajak.Kini, pemerintah sedang membidik Facebook. Sebab, Facebook mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari para pengiklan di Indonesia.Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) pun berniat menjadikan Facebook sebagai subjek pajak.Dengan kebijakan tersebut, mau tidak mau, Facebook harus membentuk badan usaha tetap (BUT).Terkait dengan kebijakan itu, Facebook pun berniat mendirikan BUT di Indonesia.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, permohonan pendirian BUT sudah dilayangkan Facebook.BKPM juga telah memberikan izin prinsip untuk pendirian BUT tersebut.”Sekarang (Facebook, Red) sedang memenuhi syarat-syarat di Pemda DKI Jakarta seperti izin lokasi dan sebagainya. Sejauh ini saya lihat iktikad baik dan semangat positif Facebook untuk menjadi pelaku bisnis yang responsif dan bertanggung jawab,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (21/6).Thomas belum memastikan apakah Facebook akan masuk bidang periklanan atau penyedia servis.Penentuan bidang bisnis tersebut masih ditangani di Kemenkominfo.Thomas berharap Facebook dapat memenuhi kewajibannya soal perpajakan.Untuk itu, pemerintah harus mampu memberikan regulasi yang jelas dan bersikap tegas mengenai perpajakan untuk BUT.Sebab, saat ini semakin banyak warga yang menggunakan Facebook untuk berbisnis online.Di samping itu, ketegasan pemerintah soal pajak dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai iklim investasi di Indonesia agar lebih positif, tapi investor tetap harus patuh pada regulasi yang ada.Secara terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, jika perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu sudah membuat BUT, otomatis mereka berstatus wajib pajak (WP) dalam negeri.Dengan demikian, Facebook akan dikenai PPh badan dengan tarif 25 persen.

Komentar

VIDEO TERKINI