PPP Tolak Kebijakan Sekolah 5 Hari dalam Sepekan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyatakan fraksinya menolak rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerapkan kebijakan sekolah 8 jam sehari dan 5 hari sepekan. Reni melihat kebijakan yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang, hakikatnya adalah program full day school yang akhir tahun lalu telah menimbulkan polemik di publik. Padahal, katanya, sejak awal pemerintah berkomitmen untuk melakukan kajian secara komprehensif soal rencana tersebut. “Rencana itu dipastikan bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan baru di tengah masyarakat, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan kajian atas rencana penerapan program tersebut,” ujar Reni dalam pernyataan sikapnya, Minggu (11/6). Anggota Komisi X DPR ini mengatakan ada banyak persoalan akan muncul dengan penerapan sekolah 8 jam sehari. Antara lain ketersediaan infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Kebijakan tersebut bakal menggerus eksistensi pendidikan non-formal keagamaan maupun kursus lainnya di luar jam sekolah seperti madrasah diniyah (madin) yang telah inherent dalam praktik pendidikan bagi anak-anak usia sekolah. “Waktu belajar Madin yang dilakukan usai salat ashar setiap harinya dipastikan secara pelan tapi pasti akan hilang di tengah masyarakat. Waktu anak-anak usia sekolah akan habis waktunya di bangku sekolah,” tutur dia. Kemudian, pendidikan keagamaan melalui jalur madrasah diniyah akan semakin minim diterima anak didik, padahal di sisi lain kebijakan full day school sama sekali tidak memberikan alokasi penambahan materi pendidikan keagamaan kepada anak didik. “Fraksi PPP DPR secara tegas menolak rencana penerapan jam sekolah delapan jam dalam sehari,” tegas Reni. Waketum DPP PPP itu meminta Kemendikbud mekakukan klarifikasi secara komprehensif tentang rencana tersebut dan melakukan kajian terhadap dampak penerapannya. Dia tidak ingin masalah ini menambah kebingungan masyarakat.(fat/jpnn)