Lima Daerah Potensi Rawan Pilkada, Mendagri Minta Jauhi Isu SARA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Dari 17 provinsi yang akan ikut pilkada serentak pada 27 Juni 2018, lima di antaranya merupakan provinsi strategis dengan jumlah penduduk padat. Dengan komposisi masyarakat yang lebih majemuk dan beragam, kelima daerah itu sekaligus memiliki potensi kerawanan pilkada yang cukup tinggi, masing-masing Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. “Dengan demikian, dibutuhkan perhatian semua pihak yang lebih maksimal terhadap daerah-daerah terkait,” ujar Mendagri, Tjahjo Kumolo, dalam keterangan persnya, Selasa (6/6/2017). Pilkada serentak akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tjahjo mengatakan, penyelenggaraan pilkada harus diisi dengan kampanye yang sejuk, mengedepankan adu gagasan dan program, dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan daerah mengatasi ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. “Kontestasi demokrasi lokal harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, dengan menjauhkan sikap dan tindakan yang bersifat SARA, mencegah meluasnya ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, persekusi, dan menghindari berbagai perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Tjahjo. Pilkada serentak merupakan wadah bagi setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing, serta ikut mewujudkan demokrasi Pancasila yang luhur dan berkepribadian Indonesia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol di 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, memperkuat tim pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Tim yang pembentukannya dipayungi Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 ini merupakan semacam tim deteksi dini, yang selama ini sudah ada. Hanya saja, perlu diperkuat lagi perannya jelang pilkada serentak 2018 yang berlangsung di 171 daerah. “Dibentuknya tim ini agar Badan Kesbangpol bisa melaksanakan tugas deteksi ini, peringatan dini, dan pencegahan dini,” ujar Soedarmo di hadapan para kepala Badan Kesbangpol 171 daerah yang akan menggelar pilkada 2018, dalam acara Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di gedung Ditjen Polpum Kemendagri, Jakarta, Rabu (24/5). Pria berpangkat mayor jenderal itu menjelaskan, deteksi dini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi-potensi ancaman dan gangguan. (jpnn/fajar)