Tiga Caleg Dilantik Terpisah, Belum Bisa Nikmati Gaji Pertama

oleh
SILATURAHMI – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Setwan, dan sejumlah anggota DPRD menggelar silaturahmi dengan wartawan di RM Kampung Damai, kemarin siang. (Foto: Hadi Waluyo/RP)

PEKALONGAN, RAKYATJATENG – Tiga caleg terpilih hasil Pemilu 2019 tidak ikut dilantik pada tanggal 14 Agustus 2019, sebab tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Ketiga caleg ini adalah Saeful Bahri dan Masbukhin dari PKB, dan Saeful Arif dari Gerindra.

Ketiganya tidak bisa menikmati gaji hingga dilantik menjadi anggota DPRD. Pelantikan ketiga caleg terpilih ini baru bisa dilakukan setelah ketua definitif Dewan periode 2019-2024 terbentuk.

Ketua DPRD definitif sendiri diperkirakan akan terbentuk sekitar satu bulan setelah pelantikan 42 anggota DPRD tersebut.

“Ya ketiganya nanti untuk gaji bulan pertama belum bisa menikmatinya karena belum dilantik pada tanggal 14 Agustus. Pelantikan mereka menunggu ketua definitif terbentuk. Untungnya ketiganya berasal dari partai yang calegnya cukup banyak, sehingga tidak menganggu proses pembentukan fraksi. Untuk bentuk fraksi kan minimal ada empat anggota DPRD. PKB ada 15 orang dan Gerindra ada lima orang,” terang salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun saat silaturahmi dengan awak media kemarin mengatakan, pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Gedung Dewan. Menurutnya, caleg terpilih pada Pemilu 2019 ini ada 22 wajah baru dan 23 incumbent. 12 di antaranya merupakan caleg perempuan.

“Jumlahnya hampir imbang antara wajah baru dan incumbent. Pada tanggal 14 Agustus nanti yang dilantik 42 orang, karena tiga anggota terpilih menunaikan ibadah haji. Ketiganya akan dilantik setelah menunggu penetapan ketua definitif sesuai dengan aturannya,” katanya.

Hindun berharap kepada anggota DPRD Kabupaten Pekalongan masa bakti 2019-2024 harus segera menyesuaikan terkait dengan tupoksinya di DPRD, yakni fungsi budgeting, legislasi, dan controling.

“Tidak memandang anggota baru dan lama, semua harus melaksanakan tupoksinya sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan. Harapannya, untuk bisa bekerja lebih maksimal bersama dengan pemerintah mengawal pembangunan di Kabupaten Pekalongan,” tandas dia.

Disinggung kinerja DPRD periode 2014-2019, Hindun menyebutkan di antaranya pada masa lima tahun itu DPRD telah menghasilkan 67 Perda, dan 12 Perda inisiatif.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada dua raperda yang harus diselesaikan, karena masih dalam proses pembahasan. Dua raperda inisiatif itu adalah raperda tentang perlindungan pemenuhan hak disabilitas dan raperda tentang perlindungan petani.

“Jika ini selesai mudah-mudahan bisa menjadi kado buat para petani dan penyandang disabilitas. Mudah-mudahan petani kita bisa terlindungi hak-haknya karena 1/4 penduduk kita petani dan masih banyak persoalan yang dihadapi mereka, seperti pupuk, pengolahan lahan, dan hasil pertanian. Perlu ada perlindungan dari Perda yang kita hasilkan dalam rangka mendukung petani di Kabupaten Pekalongan agar lebih sejahtera. Jika ada payung hukum yang jelas tentunya pemerintah bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa selesai,” katanya.

Sementara itu, Sekwan DPRD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto, menambahkan, pada tanggal 24 Juli 2019 pihaknya sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, baik KPU, Polres Pekalongan, Dishub, dan Satpol PP. Dalam rapat itu disepakati agar pelantikan berjalan dengan tertib, maka area di dalam sekwan steril, hanya untuk prosesi pelantikan.

“Parkirnya nanti di luar. Bagi teman-teman pendukung DPRD yang ingin hadir dan melihat diharapkan tidak masuk di lokasi dalam. Di dalam hanya dibatasi sekitar 600 undangan, termasuk teman-teman media,” katanya. (ap5/RP)