Anggaran Infrastruktur dari APBN di Jateng Baru Terserap 21 Persen

oleh
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah. (ant)

SEMARANG, RAKYATJATENG – Anggaran infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah melalui APBN 2019 hingga semester I baru terserap Rp1,997 triliun atau 21 persen dari alokasi anggaran Rp9,517 triliun.

“Ini memang masih jadi PR, karena kita harus mengejar paling tidak 80 persen di sisa enam bulan ini, perlu kerja berat dari seluruh kementerian lembaga yang memegang belanja infrastruktur,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah di Semarang, Kamis (11/7), seperti dilansir Antara.

Dari sembilan kementerian, kata Sulaimansyah saat menyampaikan capaian APBN semester I/2019, alokasi anggaran terbesar ada di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mencapai Rp6,237 triliun dan baru terealisasi Rp1,514 triliun, disusul Kementerian Perhubungan sebesar Rp2,394 triliun terealsiasi Rp383,047 miliar.

Selebihnya tersebar pada tujuh kementerian lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pendidikan Nasional.

“Anggaran infrastruktur ini menempati posisi 23,4 persen dari total APBN di Jawa Tengah dan kita fokuskan untuk konektivitas antardaerah dan ketahanan pangan,” katanya.

Sementara dari 10 proyek infrastruktur terbesar adalah sarana perkeretapian yang merupakan prioritas nasional mencapai Rp2,079 triliun baru terealisasi hingga semester I sebesar Rp354,424 miliar atau 17,04 persen.

Selain itu, lanjutnya, bendungan dalam tahap pelaksanaan baru terealisasi sebesar Rp295,770 miliar atau 26,81 persen dari pagu anggaran Rp1,103 triliun.

Anggaran preservasi rekonstruksi, dan rehabilitasi jalan sebesar Rp902,797 miliar terealisasi sebesar Rp154,194 miliar, sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/diperbaiki sebesar Rp591,789 miliar terealisasi Rp270,457 miliar, pelebaran jalan menuju standar sebesar Rp591,109 miliar terealisasi Rp107,394 miliar.

Sementara untuk jaringan irigasi permukaan yang merupakan kewenangan pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan sebesar Rp460,470 miliar baru terealisasi Rp24,064 miliar dan kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan sebesar Rp236,345 miliar terealisasi Rp104,194 miliar.

Dia mengatakan pelaksanaan ABPN 2019 di Jateng menghadapi berbagai kendala mulai dari perencanaan yang kurang matang, masalah teknis, hingga keuangan.

Bahkan, lanjutnya, akibat perencanaan yang kurang matang masih terdapat alokasi yang diblokir sebesar Rp236,47 miliar atau 0,45 persen dari total APBN.

“Khusus pemblokiran anggaran yang disebebakan kekurangan administrasi persyaratan dalam pengajuan anggaran, kami segera berkoordinasi dengan kantor pusat kementerian/lembaga atau instansi terkait termasuk pemda untuk pembukaan blokir ke DJA Kemenkeu,” katanya.

Sedangkan untuk masalah teknis, Sulaimansyah mengungkapkan masih adanya proses pelelangan yang banyak terkendala, keterlambatan diterimanya petunjuk teknis dari kementerianan, hingga kondisi alam yang kurang mendukung seperti bencana alam, banjir, dan tanah longsor. (Ant)