Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru, Gelar Pertemuan Seluruh Kadis dari 34 Provinsi

oleh

JAKARTA, RAKYATJATENG – Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa akan digunakan untuk membenahi kualitas sekolah negeri. Termasuk belum meratanya sarana dan prasarana serta persebaran guru.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala dinas dari 34 provinsi.

Dalam rakor tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy meminta segera dilakukan pemerataan guru per zona bagi sekolah negeri. “Jangan terjadi penumpukan guru PNS dan sudah bersertifikat di salah satu sekolah. Harus disebar ke sekolah yang ada di zona,” ungkapnya kemarin (23/6).

Harapannya, semua sekolah memiliki mutu baik. Sejauh ini yang sudah melakukan distribusi guru per zona adalah Provinsi Kalimantan Utara. “Rencananya kami mengadakan rakor bersama Kemendagri, Men PAN-RB, BKN, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujar Supriano. Pertemuan tersebut akan membicarakan kebutuhan guru di setiap daerah.

Sistem zonasi memang dipakai pemerintah untuk memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, persoalan akan mudah diketahui secara detail. Misalnya, persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas.

Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, sistem zonasi tidak langsung baik.

Contohnya di Jepang. “Justru dengan zonasi ini kita harapkan masalah pendidikan itu terpetakan dalam scope yang lebih kecil. Yaitu, mikroskopik,” ungkapnya.

Dengan mengetahui persoalan yang lebih detail, perbaikan akan lebih tepat. “Jadi, nanti kalau memang terbukti daya tampungnya tidak mencukupi, kan bisa kita tambah. Buat sekolah baru,” tuturnya.

Begitu pula dengan distribusi guru yang tidak merata. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berjanji memperbaikinya. Bakal ada rotasi guru. Dia menyatakan bahwa rencana tersebut masih dikaji. Pelaksanaannya dalam satu zona saja. “Kecuali kalau terpaksa ada yang harus dipindah dari zona satu ke zona lain. Itu harus ada pertimbangan tertentu,” tandasnya.

Akreditasi Sekolah

Belum meratanya kualitas sekolah negeri disebut turut memengaruhi polemik dalam PPDB 2019 berbasis zonasi. Salah satu cara mudah melihat kualitas sekolah adalah melalui akreditasinya. Sayang, sebaran sekolah negeri dengan akreditasi A belum merata. Apalagi untuk jenjang SMA.

Sampai saat ini proses akreditasi masih berjalan. Akreditasi periode 2018 belum seluruhnya dipublikasikan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Yang sudah keluar, antara lain, untuk Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Dalam laporan akreditasi 2018 SMA untuk Provinsi Jawa Tengah, ada sejumlah daerah yang akreditasi A-nya tidak keluar. Di antaranya, Brebes, Pekalongan, Boyolali, Kebumen, Purworejo, dan Purbalingga. Sementara itu, di Kota Semarang ada lima sekolah yang terakreditasi A dalam laporan tersebut.

Sebaliknya, pada periode yang sama di Provinsi DKI Jakarta, jumlah akreditasi A untuk jenjang SMA cukup banyak. Dari 78 sekolah yang diakreditasi tahun lalu, 68 unit (87,2 persen) meraih akreditasi A. Sisanya, sepuluh sekolah, memperoleh akreditasi B. Tidak ada sekolah yang mendapat akreditasi C.

(JPC)