Tak Bisa Dibiayai Pusat, Pemkot Surakarta Rogoh Rp 50 Miliar – Rakyat Jateng
DAERAH

Tak Bisa Dibiayai Pusat, Pemkot Surakarta Rogoh Rp 50 Miliar

MEGAH: Pembangunan RSUD Semanggi kini sudah mulai memasuki tahap finishing. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO, RAKYATJATENG – Pemkot Surakarta harus merogoh APBD 2019 sebesar Rp 50 miliar untuk operasional awal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Semanggi. Pasalnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak dapat memberikan alat kesehatan (alkes) sebelum keluar izin operasional.

Sebelumnya pemkot berencana mengajukan pengadaan alkes ke Kemenkes setelah menyelesaikan pembangunan RSUD Semanggi. Namun hal itu tak dapat dilakukan karena terbentur regulasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pengajuan pengadaan alkes harus disertai dengan surat izin operasional rumah sakit.

“Sedangkan untuk mendapatkan surat izin operasional itu, sebuah rumah sakit minimal sudah beroperasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan RSUD Semanggi baru bangunannya saja. Untuk itu kita harus mengadakan dulu alkes secara mandiri (APBD). Kita ajukan Rp 50 miliar,” terang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan RSUD Semanggi Budiyono, Selasa (2/10).

Anggaran sebesar itu rencananya untuk memenuhi kelengkapan beberapa fasilitas seperti instalasi gawat darurat (IGD), fasilitas untuk pasien rawat jalan serta pemeriksaan dokter spesialis. Dinas Kesehatan (Dinkes) Surakarta sudah mengajukan dalam penyusunan APBD 2019 ke DPRD. Jika disetujui, paling tidak pemkot dapat bernafas lega.

“Berarti satu langkah sudah aman. Setelah jadi bangunannya, kita ajukan izin operasional sembari berjalan,” ujarnya.

Budiyono menambahkan, kebutuhan mendesak selain alkes adalah pembangunan ruang operasi. Sesuai dengan standar rumah sakit tipe C, RSUD Semanggi harus memiliki ruang operasi yang standar. Pemkot berencana membuat empat ruang operasi dengan seluruh kelengkapannya dengan anggaran Rp 5 miliar.

“Saat ini sedang kita ajukan Rp 5 miliar melalui bantuan gubernur (bangub). Setiap ruang operasi habis sekitar Rp 700 juta – Rp 800 juta. Hingga kini belum ada jawaban,” ungkapnya.

Pemkot masih memiliki waktu 8 bulan untuk menyelesaikan persoalan anggaran alkes dan pembangunan ruang operasi. Pembangunan RSUD Semanggi sendiri diperpirakan rampung akhir Mei 2019. DKK memperkirakan rumah sakit ke dua milik pemkot itu akan mulai beroperasi akhir 2019.

“Komponennya memang banyak. Selain sarana prasarana, kita juga sedang memenuhi kebutuhan tenaga medis yang sesuai dengan Kemenkes juga,” ucap Sekretaris Dinkes Surakarta Purwanti. (rs/irw/per/JPR/JPC)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!