Dewan Soroti Laporkan CSR, Begini Jawaban Sekda Surakarta

oleh

SOLO, RAKYATJATENG – Kinerja Pemkot Surakarta sepanjang 2017 dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta 2017, Senin (23/4). Dua bidang yang menjadi sorotan DPRD Surakarta, yakni laporan Coorporate Social Responsibility (CSR) dan pengangguran bidang kepariwisataan serta budaya.

Meskipun pada 2017 dianggap prestasi yang baik karena sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hanya Rp 200 juta.

Rekomendasi DPRD Surakarta terhadap LKPJ walikota dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Gofar Ismail. Isinya antara lain tentang dana CSR yang tidak dilaporkan secara mendetail, sehingga belum masuk ke dalam LKPJ 2017.

”Padahal cukup banyak dana CSR yang masuk ke kota Solo. Di antaranya dari Honda dan Gapensi (asosiasi jasa konstruksi nasional),” ucapnya.

Sorotan lainnya yakni penganggaran bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Sebab, banyak anggaran rutin yang harusnya bisa diprediksi, sehingga bukan merupakan efisiensi. Sehingga perlu kecermatan dalam melakukan lelang kegiatan.

”Harusnya kalau kegiatan rutin tidak ada istilah calon penyedia yang tidak mau memasukkan penawaran,” ujar Abdul Gofar.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta Budi Yulistianto mengakui bahwa ada CSR yang belum dimasukkan dalam LKPJ. Namun, dalam perbaikan buku laporan wajib dilaporkan. Sebab, hal ini menyangkut laporan kinerja wali kota, meskipun nantinya tidak menjadi aset pemkot.

”Ada bantuan RTLH (rumah tidak layak huni, Red) sebanyak sepuluh  rumah dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Meskipun tidak menggunakan anggaran dari negara, namun harus tetap dilaporkan. Bukan sebagai laporan penambahan aset, namun penambahan kinerja,” bebernya.

Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo memaparkan, untuk bidang pariwisata dan budaya tidak ada efisiensi.

”Nantinya kalau perlu setiap OPD (organisasi perangkat daerah) melakukan paparan dahulu untuk penyusunan laporan,” jelasnya.

Menurut Rudy, tidak ada kendala terkait perencanaan anggaran. Hanya saja ada kendala terkait waktu. Di antaranya anggaran untuk pembangunan Pasar Klewer sisi timur yang baru cair pada Oktober mendatang.

”Kami kan sudah dijanjikan (bantuan anggaran, Red) oleh pusat, sehingga tidak dianggarkan pemerintah daerah,” ungkapnya. (JPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *