Rizal Ramli: Hanya Mentan Amran yang Berani Lawan Kartel

Juni 10, 2017

FAJAR.CO ID, JAKARTA – Ekonom senior yang juga Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli, dalam talkshow JakTv bertajuk “Ekonomi Dalam Bingkai Pancasila” mengungkap banyaknya policy ekonomi yang justru kontra-produktif dengan nawacita Presiden Jokowi dan bahkan cita-cita adiluhung Pancasila.Policy ekonomi pesanan inilah yang ditengarainya banyak melibatkan pejabat-pejabat dan aparatur negara berwatak koruptif yang pada gilirannya semakin menyuburkan praktik perburuan rente (rent seeking) dengan melakukan kartel, mempermainkan harga komoditas pangan tanpa memperhatikan daya beli dan keberlangsungan hidup yang layak bagi masyarakat banyak.Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 1438 Hijriah, harga pangan memang mengalami kontraksi yang tidak normal. Harga bawang putih misalnya, di pasar mengalami lonjakan Rp 48.000 s/d 60.000/kg dari harga normal Rp 22.000/kg. Bawang putih memang bukanlah komoditas yang mampu dipasok ketersediaannya oleh produksi dalam negeri. Selama ini sebagian besar kebutuhan bawang putih nasional dipasok dari negara lain.Kenaikan harga yang jauh dari ambang batas normal inilah yang kemudian dikecam oleh Menteri Pertanian, H Andi Amran Sulaiman, sebagai akibat dari sebuah perilaku sadis yang abai atas HAM (Hak Azasi Manusia) masyarakat Indonesia, terutama bagi kaum muslim yang sementara bersiap menjalani bulan puasa Ramadan dengan hikmat.Menurut logika sehat Mentan Amran, seharusnya harga tidak tinggi, mengingat bawang putih dominan impor. Selayaknya, yang mengalami kenaikan harga tinggi adalah komoditas yang tidak impor, semisal bawang merah yang tidak impor, tapi harganya malah relatif stabil dan bahkan menunjukkan trend penurunan.Anomali harga inilah yang dianggapnya sebagai bentuk sadis dari praktik kartel dalam mempermainkan pasokan dan stok serta mendiktekan harga ke pasar.Gerah atas permainan segelintir oligarki mafia pangan tersebut, Mentan Amran mengambil langkah cepat dan tegas dengan menggandeng Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementan, Kementerian Dalam Negeri dan Bulog dan dalam satu gugus Satuan Tugas bernama Satgas Pangan.

Komentar